Jambi Win — Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto berharap ada political will yang sama dari semua pemangku kepentingan yang hadir, khususnya DPR RI dan Pemerintah Pusat, karena keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.
Hal ini disampaikan olehnya dalam diskusi yang digelar oleh DPRD Provinsi Jambi bersama dengan Komisi IV DPR RI, Senin (18/4/2022) kemarin.
Edi Purwanto menyebut bahwa DPRD Provinsi Jambi tidak mempersulit untuk investasi di Jambi. Namun pihaknya juga tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan investor dengan mengakibatkan kerugian di masyarakat.
“Investasi kita dukung, tapi masyarakat juga perlu makan,”tegasnya.
Disisi lain, pada kesempatan ini Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, menyampaikan apresiasinya atas kerja-kerja Pansus Konflik Lahan DPRD Povinsi Jambi.
Menurutnya, daerah lain ada yang memiliki kasus konflik lahan yang lebih besar dibanding Jambi, namun DPRDnya tidak ngotot untuk membentuk Pansus.
“Setelah rekomendasi pansus konflik lahan diparipurnakan, mohon berikan kami dokumen lengkapnya untuk kami tindaklanjuti,”katanya.
Hal senada juga disampaikan Djarot Saiful Hidayat, yang ikut dalam rombongan kunjungan kerja DPR RI ini berharap jika pola-pola yang dijalankan maupun direkomendasikan oleh Pansus dapat membuahkan hasil, maka dapat menjadi model untuk diterapkan di daerah lain.
“Negara tidak boleh kalah dengan korporasi, apalagi saya liat forkopimdanya kompak, saya mengapresiasi kerja-kerja pansus konflik lahan demi terwujudnya keadilan sosial,” pungkasnya.(adv/red)
