FGD di DPRD, Kajati Jambi Tawarkan Solusi Bagi Pansus Konflik Lahan 

Focus grup discussion di gedung DPRD Provinsi Jambi
Focus grup discussion di gedung DPRD Provinsi Jambi

Jambi Win — Focus Grup Discussion (FGD) mengenai Konflik Lahan di Provinsi Jambi, dilaksanakan pada Jum’at (25/2/ 2022) di Gedung DPRD Provinsi Jambi.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mengatakan, jika Panitia khusus (Pansus) konflik lahan ini bisa diselesaikan dengan pendekatan politik.

“Supaya pendekatan hukum ini merupakan jalan terakhir, oleh karenanya kita mengundang para penegak Hukum Kajati Jambi, Kapolda yang hadir via zoom”jelas Edi Purwanto.

Sementara itu, Kajati Jambi Sapta Subrata, menginginkan konflik lahan ini harusnya bisa diselesaikan secara adat karena sumber masalahnya berawal antara adanya perusahaan yang memiliki ijin perkebunan dan pertambangan dilahan masyarakat yang sudah menduduki tanah itu secara turun menurun.

Dikatakan Kajati, Hal ini mengingatkan saat awal dirinya kuliah hukum, mengenal hukum adat maka sebisa mungkin tiap kasus diselesaikan di masyarakat dengan pendekatan kearifan lokal masing masing, ada tokoh adat, tokoh agama sehingga jangan selalu membawa kasus ke Dewan, Ke Kejati, Polisi hingga Komnas HAM.

“Kami juga berharap seluruh daerah ataupun para anggota dewan disini membentuk kampung restoratif justice seperti di Desa Sekancing, Kabupaten Merangin dan sSngai Abang, Sarolangun. Manfaatkan hukum adat dan mohon para kepala daerah peka terhadap sengketa di daerahnya sehingga cepat teratasi dengan baik” jelas Sapta.

Selain itu, dalam paparannya Kajati Jambi juga memberi saran kepada Pansus Konflik Lahan DPRD Provinsi Jambi dengan menyebutkan keberhasilan menangani konflik ini harus ditempuh dengan mencari akar permasalahan, merumuskan dan memilih jalan keluar, membangun kesadaran, tindakan kebijakan, hingga Perbandingan dalam hukum.

Untuk diketahui, FGD juga dihadiri Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Ketua Pansus Konflik Lahan Farizal. Sedangkan yang melalui zoom meeting antara lain Ketua Komisi IV DPR RI Sudin, Kapolda Jambi Irjen Rahmad Wibowo, Danrem 042 Brigjen supriyono, Sekjen Penanganan Sengketa Pertanahan Hasan Basri, Dirjen Penanganan Konflik Kementerian LHK Ir. M Said. (red)