Warga Desa di Seluruh Jambi Harus Melek Hukum


Jambi.win – Paralegal Masyarakat Gambut Provinsi Jambi yang terhimpun di dalam organisasi PPMGI (Perkumpulan Paralegal Masyarakat Gambut Indonesia) bekerja sama dengan Kantor Hukum SAFIR, menyelenggarakan Legal Coaching Forum (LCF) dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengatasi masalah-masalah hukum khususnya di Provinsi Jambi.

Legal Coaching Forum menghadirkan pembicara yaitu Rudiansyah (Direktur Eksekutif Daerah WALHI Jambi), Asep Y. Firdaus, SH.MH (advokat bantuan hukum SAFIR), Darman (Waketum PPMGI) dan Heri (AJI Jambi). Para pembicara membagi pengetahuan dan pengalaman mengenai kasus hukum kebakaran hutan dan lahan.

Rudiansyah mengatakan bahwa kejadian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi lokasinya adalah ditempat itu itu saja. Sesuai aturan hukum, sebenarnya tidak ada keraguan bahwa kalau ada perusahaan yang membakar lahan di areal konsesinya maka penegakan hukum sudah bisa dilakukan. Karena ada klausul kebijakan hukum menyebutkan bahwa setiap pemegang izin bertanggung jawab atas kejadian kebakaran di konsensinya.

Asep Firdaus, mengatakan bahwa dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, setiap orang yang melakukan tindak pidana membakar akan terkena sanksi hukum, termasuk perusahaan pembakar, Putusan Mahkamah Agung telah menjatuhan pidana terhadap perusahaan-perusahaan sekaligus menghukum membayar ganti rugi pemulihan lingkungan. Warga masyarakat Desa juga harus menyadari bahwa sanksi hukum bisa dikenakan pada mereka kalau membakar lahan. Meskipun ada pengecualian jika membakar kurang dari 2 ha dan dilakukan sesuai dengan adat tradisi.

Menurut Darman, paralegal dan masyarakat desa sudah harus melek hukum agar jangan selalu jadi korban. Jika masyarakat tahu hukum maka setidaknya dia bisa menyaradari hak-hak dan kewajiban hukumnya, dan tidak mudah untuk dibodohi oleh pihak-pihak yang sengaja mengambil keuntungan.

Herry Novialdi dari AJI Jambi menyampaikan bahwa dalam pemberitaan kasus Karhutla kurang sering karena sejumlah kendala yaitu lokasi karhutla yang jauh sehingga susah mendapatkan berita langsung. Media juga ingin berita yang naik itu punya “education value” bagaimana kasus karhutla itu menarik kesadaran public.

Selain kasus kebakaran lahan, banyak kasus hukum lain yang dihadapi masyarakat desa, seperti sengketa tanah, sengketa perburuhan, sengketa batas desa, sengketa lingkungan hidup. Jika setiap desa ada paralegal yang telah memiliki keterampilan dasar mengenai hukum dan peraturan perundang-undangan secara cara menyelesaikan sengketa, maka akan mendukung upaya penyelesaian sengketa.

Legal Coaching Forum (LCF) ini akan terus dilakukan secara berkala sebagai sarana belajar bagi masyarakat desa umumnya dan paralegal pada khususnya. PPMGI Provinsi Jambi berhadap ada dukungan dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten-Kota utamanya dalam mendorong penguatan akses terhadap keadilan. (*)