Selasa, 01 Desember 2020

Tak Hanya Media Sosial, Game Online Juga Akan Dibatasi

Jambi.win - Wacana RUU Perlindungan Data Pribadi tidak hanya berlaku pada media sosial saja. Bahkan, rumornya kebijakan ini juga akan membatasi pengguna berusia minimal 17 tahun pada aplikasi lainnya. Game online?

Wayudi Djafar, Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) mengatakan, seharusnya pembatasan usia dilakukan pada seluruh pemrosesan data.

Baca juga : Kominfo Akan Batasi Usia Pengguna Media Sosial, Ini Alasannya

Artinya, RUU PDP diharapkan tidak hanya mengatur batas usia pengguna pada media sosial saja, tetapi juga pada aplikasi atau platform lainnya yang membutuhkan pemrosesan data pribadi pengguna, termasuk game online.

"Batas usia anak tidak seakan-akan dilakukan untuk media sosial saja, tetapi juga keseluruhan pemrosesan data. Dalam hal ini juga bisa diterapkan pada game online yang juga melakukan pemrosesan data anak," jelasnya.

Wacana pembatasan usia ini berawal dari pertimbangan akan rentannya eksploitasi data pribadi di dunia maya. Ironisnya, saat ini peringkat ketiga pengguna sosial terbanyak di Indonesia merupakan kelompok usia 13 hingga 17 tahun berdasarkan data yang dikumpulkan oleh ELSAM.

Disisi lain, salah satu golongan terpenting dalam pengembangan layanan berbasis data pribadi merupakan anak-anak. Hal ini sangat dibutuhkan oleh perusahaan pembuat mainan anak hingga layanan User-generated content.

Tidak hanya itu, bahkan saat ini berbagai platform dan gadget sudah menggunakan fitur pemrosesan data biometrik, seperti face recognition dan fingerprint (fitur pengenalan wajah dan fitur pemindaian sidik jari, red) yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta pengembangan layanan.

Itulah mengapa sangat diperlukan kebijakan yang mengatur secara ketat mengenai data pribadi anak.

Menurut Wahyudi, anak boleh saja menggunakan media sosial dengan persetujuan orang tua atau wali. Dengan kata lain, kedepannya akan ada tahapan khusus bagi anak-anak yang hendak membuat akun media sosial.

"RUU PDP perlu diatur secara lebih spesifik mengenai batasan usia anak dan kewajiban memperoleh persetujuan dari orang tua atau walinya dalam berbagai tahap pemrosesan data pribadi anak. Selain itu, dalam perumusannya dapat merujuk pada praktik terbaik di berbagai negara," tegasnya.(red)